Stranas PK, Menuju Indonesia Bebas Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2023 di Gedung Merah Putih KPK, di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (13/4).

Stranas PK diperkuat lima institusi lain, yaitu KPK, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Kementerian PAN-RB, dan Kantor Staf Presiden.

Selain Ketua KPK Firli Bahuri, peluncuran Stranas PK dihadiri langsung oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Sementara pejabat tinggi lain yang hadir secara daring adalah Menko Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Juga hadir secara daring Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Gubernur seluruh Indonesia juga hadir secara daring. Beberapa di antaranya diberi kesempatan untuk berbicara.

Ketua KPK Firli Bahuri dalam kesempatan itu mengatakan, Stranas PK akan menjadi landasan kerja lembaga yang dipimpinnya. Dia optimis, dengan Stranas PK, Indonesia semakin dekat dengan masa depan yang bebas dari korupsi.

"Stranas PK 2021-2023 akan kita jadikan landasan bekerja. Para gubernur diminta untuk segera melaksanakan program Stranas PK, baik itu perizinan dan tata niaga, tata kelola keuangan negara, reformasi birokrasi dan penegakan hukum agar tidak lagi terjadi praktek korupsi," demikian Firli Bahuri.